Updates.
HUKUM - Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, munculnya nama-nama besar pemimpin partai yang dianggap "kebal hukum" sudah menjadi semacam pola yang terus berulang. Mereka yang berada di puncak partai seringkali diasosiasikan dengan kekuasaan tanpa batas, keistimewaan hukum, dan perlindungan politik. Namun, dengan status tersangka yang kini disandang oleh Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, ada sinyal kuat bahwa era kebal hukum bagi pemimpin partai tengah menuju akhir. Fenomena ini tak hanya mengguncang jagat politik nasional tetapi juga membawa angin perubahan yang menjanjikan keadilan lebih merata di negeri ini.
Hasto dan Pusaran Kekuasaan Politik
Hasto Kristiyanto bukanlah nama sembarangan dalam kancah politik Indonesia. Sebagai salah satu tokoh sentral PDI Perjuangan, ia memiliki pengaruh yang besar baik secara strategis maupun simbolis dalam peta politik nasional. Selama ini, ia dikenal sebagai "orang kepercayaan" partai yang mampu menjaga stabilitas internal, bahkan saat menghadapi goncangan politik dari luar. Namun, dengan munculnya status tersangka terhadap dirinya, publik mulai mempertanyakan bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin partai dapat berujung pada dugaan pelanggaran hukum.
Status tersangka yang disematkan kepada Hasto adalah sebuah ironi. PDI Perjuangan selama ini dikenal sebagai partai yang sering menggaungkan jargon pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Kasus ini, jika ditangani dengan baik, bisa menjadi batu loncatan bagi lembaga penegak hukum untuk menunjukkan bahwa hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang, termasuk elite politik.
Mengakhiri Budaya Kebal Hukum
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pemimpin partai seringkali dikelilingi oleh perlindungan politik yang membuat mereka sulit disentuh oleh hukum. Fenomena ini menimbulkan persepsi bahwa ada "dua wajah hukum" di negeri ini: satu untuk rakyat biasa, dan satu lagi untuk para elite.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penegakan hukum terhadap sejumlah elite partai menunjukkan pergeseran yang signifikan. Dimulai dengan kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto hingga Edhy Prabowo, lembaga seperti KPK dan kepolisian perlahan mulai menunjukkan independensi mereka. Status tersangka Hasto bisa menjadi puncak dari gerakan ini—sebuah pesan bahwa siapapun, tak peduli seberapa tinggi posisinya, tak kebal terhadap hukum.
Namun demikian, keberhasilan penanganan kasus ini akan bergantung pada banyak faktor. Salah satunya adalah komitmen penegak hukum untuk bekerja tanpa intervensi politik. Di sisi lain, publik juga memiliki peran besar dalam mengawal kasus ini agar tak tenggelam di tengah gempuran isu-isu lain.
Reformasi Politik dan Harapan Baru
Kasus Hasto tidak hanya menjadi ujian bagi dirinya secara pribadi, tetapi juga bagi partainya dan sistem politik Indonesia secara keseluruhan. Jika kasus ini berhasil diusut hingga tuntas, tanpa kompromi atau intervensi, maka ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Era kebal hukum bagi pemimpin partai bukan hanya harus berakhir, tetapi juga harus menjadi pelajaran bagi generasi politisi berikutnya. Para pemimpin partai harus memahami bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan kekebalan. Mereka harus mampu memberikan teladan dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, bukan justru menjadi simbol dari penyalahgunaan kekuasaan.
Hasto Kristiyanto mungkin hanyalah satu dari sekian banyak pemimpin partai yang tersandung kasus hukum. Namun, kasus ini bisa menjadi simbol dari perubahan besar dalam politik Indonesia. Era ketika pemimpin partai kebal hukum tampaknya benar-benar menuju akhir. Jika penegakan hukum dapat terus berjalan dengan independen, maka kepercayaan publik terhadap demokrasi dan hukum akan semakin kokoh.
Indonesia sedang memasuki babak baru—babak di mana hukum benar-benar menjadi panglima tertinggi. Dalam babak ini, tak ada lagi ruang bagi mereka yang mencoba bersembunyi di balik kekuasaan untuk menghindari keadilan. Babak ini adalah harapan bagi rakyat Indonesia bahwa keadilan sejati bisa terwujud, tak peduli siapa yang terlibat.
Jakarta, 25 Desember 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi
Suferi 
Anita Manua 
JIS Sumbar 
Edward Banjarnahor 
